Pengaturan Transaksi/ Perjanjian Repo dalam Regulasi Pasar Modal Indonesia

Transaksi Repo (Gambar dikutip dari http://bma-wealth.blogspot.com/2012/05/bma-gyaan-repurchase-agreement.html)

Transaksi repo merupakan transaksi yang telah lama dikenal dalam pasar modal seringkali disebut dengan repurchase agreement (REPO). 

Berdasarkan jenis transaksinya, terdapat dua metode yang biasa digunakan, antara lain:

1. Classic Repo, atau sejenis Collateralized Borrowing, dimana dalam Repo tersebut kepemilikan Efek akan tetap berada pada pihak Seller/penjual. Efek tersebut tidak dapat ditransfer atau dijual kembali sebelum tanggal transaksi Repo tersebut jatuh tempo.  
2. Sell/Buy Back Repo, transaksi repo yang melibatkan suatu transfer efek dan dana dimana kepemilikan efek tersebut juga berpindah ke pihak Buyer/pembeli.

Dalam peraturan Bapepam nomor VIII.G.13 tentang Perlakuan Akuntansi Repurchase Agreement (Repo) Dengan Menggunakan Master Repurchase Agreement (Mra), mendefinisikan Repurchase Agreement (Repo) adalah transaksi jual Efek dengan janji beli kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan.Adapun Reverse Repo adalah transaksi beli Efek dengan janji jual kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan. 

Namun peraturan ini hanya berlaku bagi Emiten dan atau Perusahaan Efek anggota penyelenggara perdagangan Surat Utang Negara di luar Bursa Efek yang telah mendapatkan izin usaha dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, yang melakukan transaksi Repo dan Reverse Repo dengan menggunakan MRA.

Bagaimana dengan transaksi REPO antara Perusahaan Efek dan nasabahnya (individu)?

Pengaturan transaksi REPO tidak diatur secara khusus bagaimana bentuk transaksi yang diperbolehkan. Peraturan Bapepam memberi kebebasan bagi pihak yang bertransaksi REPO untuk mengatur bagaimana bentuk transaksinya dan perjanjian seperti apa yang disepakati. Sehingga dalam hal transaksi REPO berlaku kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam pasal 1338 (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa, “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. 

Pengaturan dalam pasar modal indonesia hanya sebatas sampai sejauh mana Perusahaan Efek yang bertransaksi REPO tetap melindungi kepentingan nasabahnya atas pengadministrasian saham ataupun dana yang ditransaksikan secara REPO maupun REVERSE REPO. 

Hal ini tertuang dalam Peraturan Bapepam nomor V.D.4 tentang Pengendalian Dan Perlindungan Efek Yang Disimpan Oleh Perusahaan Efek. Perusahaan efek wajib mencatat efek reverse repo di sisi debit dalam Buku Pembantu Efek yang menunjukkan kepemilikan atas Efek. Adapun untuk efek repo, perusahaan efek mencatat di sisi kredit dalam Buku Pembantu Efek yang menunjukkan lokasi Efek.

Efek repo atau re-repo (yang di-repo-kan kembali) merupakan Efek tidak dalam pengendalian langsung Perusahaan Efek yang berarti efek ini menjadi jaminan atas suatu hal dan bukan merupakan efek yang dikuasai secara langsung dalam pembukuan perusahaan efek. Perusahaan efek tidak dapat melakukan penjualan atas efek yang menjadi obyek transaksi REPO dengan nasabahnya. Sehingga janji beli kembali atas efek REPO dalam perjanjian REPO telah dijamin dalam pelaksanaan pengadministrasian efek yang dilakukan perusahaan efek sesuai ketentuan undang-undang. 

Bagaimana dengan perjanjian REPO antar nasabah?

Peraturan Bapepam tidak mengatur secara khusus terkait perjanjian REPO antar nasabah. Hal tersebut merupakan kebebasan para pihak dan secara umum maka berlaku asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam pasal 1338 (1) KUH Perdata yang telah saya sebut di atas. Pada dasarnya transaksi repo antar nasabah ini merupakan bentuk dari sell/buy back repo. Oleh karena itu, sebagai nasabah yang akan melakukan transaksi REPO dengan nasabah lain, wajib memastikan bahwa efek yang di-repo-kan telah dijamin keamanannya dengan melakukan blokir atas efek yang menjadi obyek perjanjian REPO. Hal ini dimungkinkan dengan meminta perusahaan efek atau Kustodian Sentral Efek Indonesia untuk melakukan blokir atas efek jaminan REPO tersebut. Tentunya jangan lupa disertai dengan dokumen dan perjanjian yang dibuat secara tertulis untuk menjamin kepastian hukum diantara para pihak.

Semoga bermanfaat...    

Klausula Yang Perlu Diperhatikan dalam Perjanjian Margin Trading

Hubungan Hukum terjadi dengan adanya perjanjian margin

Dalam menandatangani Perjanjian Pembiayaan Transaksi Margin nasabah harus mengetahui syarat dan ketentuan untuk bertransaksi. Demikian pula dengan hak dan kewajiban yang akan timbul dalam transaksi tersebut karena hal ini menyangkut hubungan hukum yang ditimbulkan dengan adanya perjanjian margin tersebut. Dalam perjanjian tersebut paling kurang wajib memuat klausula sebagai berikut:

a. tingginya tingkat risiko investasi nasabah karena perubahan harga Efek yang dapat mengakibatkan antara lain Jaminan Pembiayaan nasabah berkurang, habis, atau minus; Hal ini diperlukan untuk mengantisipasi naik turunnya harga saham dalam suatu transaksi margin. Nasabah harus benar-benar mengetahui kapan saat yang tepat untuk bertransaksi margin. Jangan sampai harga saham yang dibeli dengan rekening margin menjadi turun.


b. kebijakan penilaian Jaminan Pembiayaan berupa Efek, antara lain meliputi jenis Efek yang dapat diterima sebagai Jaminan Pembiayaan, penetapan nilai pasar wajarnya, dan penetapan haircut (jika ada); Tidak semua saham dapat dibeli dengan menggunakan rekening margin. Bursa Efek Indonesia biasanya menetapkan jenis saham yang dapat dibeli dengan rekening margin.


c. kewajiban nasabah untuk setiap saat memenuhi permintaan Perusahaan Efek sehubungan antara lain Permintaan Pemenuhan Jaminan atas Transaksi Marjin; Dalam setiap transaksi yang dilakukan, nasabah harus menyetorkan atau telah memiliki sejumlah dana yang digunakan untuk jaminan atas transaksi margin.


d. kewajiban Perusahaan Efek untuk melakukan pemberitahuan Permintaan Pemenuhan Jaminan kepada nasabah;


e. hak Perusahaan Efek, dalam hal nasabah tidak memenuhi Permintaan Pemenuhan Jaminan, untuk setiap saat tanpa memberikan alasan atau pemberitahuan atau memperoleh persetujuan terlebih dahulu untuk menjual atau membeli Efek atau tindakan lain yang disepakati dengan nasabah guna memenuhi:
1) persyaratan nilai Jaminan Pembiayaan yang ditentukan dalam Perjanjian Pembiayaan; dan
2) kewajiban nasabah dalam penyelesaian transaksi Efek.


f. Nasabah Perusahaan Efek tidak dapat memilih Efek yang akan dilikuidasi atau dijual untuk memenuhi kewajibannya; Hal ini dimungkinkan apabila nasabah yang telah bertransaksi margin tidak memenuhi jaminan pembiayaan setelah transaksi margin dilaksanakan oleh perusahaan efek.


g. Batasan maksimal Efek nasabah yang menjadi Jaminan Pembiayaan yang dapat dijual atau dibeli oleh Perusahaan Efek dalam rangka Permintaan Pemenuhan Jaminan, penyelesaian Transaksi Marjin; Batasan ini deperlukan agar perusahaan efek dapat menilai kemampuan beli dan kemampuan bayar nasabah saat transaksi tersebut terjadi. Nasabah hanya dimungkinkan untuk melakukan transaksi margin sesuai dengan profil transaksi kesehariannya. Hal ini untuk menghindari nasabah bertransaksi terlalu besar yang menimbulkan resiko yang besar pula. Sehingga dapat memanajemen resiko yang mungkin dihadapi nasabah saat bertransaksi margin.


h. Hal-hal yang menyebabkan Perusahaan Efek dapat setiap saat menutup Rekening Efek Pembiayaan Transaksi Marjin;


i. Ketentuan pembiayaan yang antara lain meliputi jangka waktu pembiayaan, perhitungan tingkat bunga pembiayaan, dan metode perhitungan bunga pembiayaan; 

Otoritas Jasa Keuangan dan Dewan Komisioner

Diberlakukannya Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan membawa dampak yang sangat signifikan di sektor keuangan. Baik terhadap regulator sektor keuangan, pelaku industri, keadaan ekonomi dan politik, juga masyarakat. Dalam peraturannya, Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini (Pasal 1). Konsekuensinya adalah regulator pada masing-masing sektor industri seperti perbankan, pasar modal, dana pensiun, asuransi dan lembaga keuangan non bank melakukan pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di bawah satu atap yaitu OJK.
Namun OJK juga menginginkan prinsip "checks and balances" tetap diwujudkan dalam organisasinya dengan adanya pemisahan yang jelas antara fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan. Pemisahan ini ditunjukkan dengan adanya Dewan Komisioner yang akan dibentuk paling lama 8 (delapan) bulan sejak diundangkan, yang diangkat dan ditetapkan oleh Presiden. Hal ini menunjukkan adanya campur tangan pemerintah dalam pembentukan OJK, yang secara kelembagaan, kedudukan OJK berada di luar pemerintah, yang berarti tidak menjadi bagian dari Pemerintah. Terlepas dari itu, kedudukan OJK sebagai lembaga independen tidak serta merta lepas dari perhatian pemerintah. Berbeda dengan lembaga independen lainnya, sektor keuangan tetap harus berhubungan secara langsung dengan pemerintah namun dalam pengambilan keputusan tetap harus dilakukan tanpa adanya intervensi politik dari pemerintah. Jika politik masuk dalam ranah sektor ekonomi, maka demokrasi (*saya bilang kurang berhasil di Indonesia) akan menjadi rusak dan menjadi anarki jika terlalu banyak kerusakan moral dalam menjalankan demokrasi tersebut. 
Kedudukan Dewan Komisioner yang beranggotakan 9 (sembilan) orang yang saat ini sedang diseleksi oleh pansel OJK (http://www.pansel.ojk.go.id/) akan menentukan akan dibawa kemana nasib satu lembaga independen yang di beberapa negara gagal ini. Profil calon Dewan Komisioner harus dilihat secara mendalam untuk mendapatkan Dewan Komisioner yang mengantar lembaga OJK menuju ekonomi indonesia yang lebih baik lagi. 
Perlu diperhatikan, pemilihan dewan komisioner ini yang nantinya akan dipilih DPR dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya nama-nama calon anggota dewan komisioner dari Presiden. Hal ini jangan sampai menimbulkan polemik antara DPR dan OJK seperti pemilihan Deputi Gubernur BI yang lalu. Integritas Dewan Komisioner. Diantara 87 nama calon Dewan Komisioner, saya harap dipilih profil terbaik di bidangnya untuk menjadi Dewan Komisioner. Karena Dewan Komisioner ini yang berperan penting sebagai ujung tombak OJK yang menentukan nasib lembaga ini kemudian.
Semoga berhasil..

Indonesian Capital Market Regulatory (Peraturan Pasar Modal)

Pengaturan pasar modal di Indonesia diatur dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM). Adapun peraturan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal. 

Pembentukan UUPM sendiri merujuk pada UUD 1945 dan ketentuan Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas.

Menurut Hart, kaidah hukum dapat dibagi atas :

1) Primary rules of obligation yaitu kaidah primer yang menentukan kelakuan subjek-subjek , dengan menyatakan apa yang harus dilakukan, apa yang dilarang.

2) Secondary rules of obligation yaitu kaidah sekunder yang memastikan syarat-syarat bagi berlakunya kaidah primer sehingga menampakkan sifat yuridis kaidah itu. 

Menurut teori sistem hukum dari Hart, aturan hukum pasar modal merupakan lex specialis derogate legi generali yang termasuk dalam rule of recognition. Sehingga aturan hukum yang diakui secara khusus di bidang pasar modal (lex specialis) sebagai suatu aturan yang berlaku adalah UUPM. Asas ini merupakan secondary rules yang mengatur pembatasan kewenangan Negara dalam melakukan tindakan represif atas suatu pelanggaran tentang perilaku khususnya di bidang Pasar Modal.

Undang-undang Pasar Modal terdiri dari 18 Bab yang terbagi atas:

1. BAB I Ketentuan Umum
2. BAB II Badan Pengawas Pasar Modal
3. BAB III Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
4. BAB IV Reksa Dana
5. BAB V Perusahaan Efek, Wakil Perusahaan Efek, dan Penasihat Investasi
6. BAB VI Lembaga Penunjang Pasar Modal
7. BAB VII Penyelesaian Transaksi Bursa dan Penitipan Kolektif
8. BAB VIII Profesi Penunjang Pasar Modal
9. BAB IX Emiten dan Perusahaan Publik
10. BAB X Pelaporan dan Keterbukaan Informasi
11. BAB XI Penipuan, Manipulasi Pasar, dan Perdagangan Orang Dalam
12. BAB XII Pemeriksaan
13. BAB XIII Penyidikan
14. BAB XIV Sanksi Administratif
15. BAB XV Ketentuan Pidana
16. BAB XVI Ketentuan Lain-Lain
17. BAB XVII Ketentuan Peralihan
18. BAB XVIII Ketentuan Penutup

 Adapun Peraturan Penunjangnya antara lain :

• Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal

• Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 1995 Tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal

• Dan 147 Peraturan Bapepam yang mengatur secara khusus terkait para pihak dan kegiatan di bidang Pasar Modal.

 Referensi: www.bapepam.go.id