Membeli Saham Dengan Berhutang? Bisa saja..

Dalam bertransaksi saham atau efek, seringkali nasabah harus menyediakan dana yang cukup besar untuk berinvestasi. Dengan dana yang terbatas maka saham yang dapat dibeli hanya sejumlah tertentu. Padahal dengan kemungkinan naiknya harga saham yang dibeli, dengan semakin banyak jumlah saham yang dimiliki maka margin atau keuntungan atas setiap saham akan semakin besar. Begitu pun jika saham yang kita miliki merupakan saham yang banyak memberikan dividen. Maka kemungkinan mendapatkan keuntungan semakin besar.

Rekening reguler merupakan rekening efek yang digunakan untuk transaksi saham nasabah. Pada rekening reguler, nasabah akan bisa membeli saham apabila terdapat dana di rekening dana investornya. Dengan demikian, nasabah akan bisa membeli sejumlah saham apabila nasabah memiliki dana yang cukup senilai dengan saham yang akan dibelinya. Namun pada rekening margin, nasabah memperoleh pembiayaan dari perusahaan sekuritas atas transaksi saham yang dilakukannya. Dalam hal ini, perusahaan sekuritas menalangi terlebih dahulu transaksi yang dilakukan oleh nasabahnya.

Kepercayaan merupakan hal yang dibutuhkan dalam transaksi margin

Rekening Margin adalah rekening Efek nasabah yang khusus dipergunakan untuk aktivitas Transaksi Marjin. Rekening ini merupakan fasilitas yang diberikan oleh perusahaan sekuritas kepada nasabahnya untuk bertransaksi walaupun nasabah tersebut tidak memiliki dana yang sama sesuai dengan jumlah saham yang akan dibeli. Perbandingan antara dana yang dimiliki dengan jumlah saham yang akan dibeli biasanya ditetapkan dalam standar tersendiri untuk masing-masing perusahaan sekuritas. Hal ini bergantung pada kebijakan masing-masing perusahaan sekuritas. Misalkan dengan dana 100 juta nasabah bisa membeli 1000 lembar saham perusahaan ABC dengan menggunakan rekening reguler, maka untuk transaksi margin nasabah bisa memperoleh saham sebanyak 2000 lembar saham dengan dana 100 juta tersebut.

Tidak semua perusahaan sekuritas menyediakan fasilitas ini. Hal ini dikarenakan untuk menyediakan fasilitas margin, suatu perusahaan sekuritas harus memenuhi beberapa persyaratan diantaranya memperoleh ijin dari Bursa Efek Indonesia, memiliki Modal Kerja Bersih Disesuaikan yang memadai, mempunyai cukup sumber
pembiayaan untuk membiayai transaksi margin, dan tentunya memiliki izin usaha dari Bapepam-LK untuk melakukan kegiatan Perantara Pedagang Efek.

Rekening margin berbeda dengan rekening efek nasabah reguler. Rekening margin bisa dibuka dengan terlebih dahulu memiliki rekening reguler. Untuk bisa membuka rekening margin, biasanya perusahaan sekuritas menetapkan standar yang berbeda-beda. Hal ini biasanya didasarkan pada asas kepercayaan dimana nasabah yang dapat membuka rekening margin merupakan nasabah yang sudah lama bertransaksi di suatu perusahaan sekuritas. Ada pula perusahaan sekuritas yang mensyaratkan adanya sejumlah dana atau saham tertentu yang digunakan sebagai patokan jika nasabah membuka rekening margin, misalkan memiliki nilai portofolio saham sejumlah 200 juta rupiah atau memiliki dana sebesar nilai tersebut di rekeningnya. Persyaratan sejumlah dana tersebut merupakan jaminan awal yang digunakan untuk pembukaan rekening margin. Adapun pada saat transaksi margin dilakukan oleh nasabah maka perusahaan sekuritas akan menahan sejumlah dana di rekening nasabah sebagai jaminan untuk penyelesaian Transaksi Margin. Dana jaminan yang ditahan ini disebut Jaminan Pembiayaan.

Tertarik untuk bertransaksi margin? Baca dulu syarat dan ketentuan yang perlu diketahui untuk bertransaksi margin.

Semoga bermanfaat.

Memulai berinvestasi (Part 1)

Menabung adalah salah satu hal yang sering ditanamkan di benak kita sejak kecil. Ada pepatah mengatakan hemat pangkal kaya boros pangkal miskin. Namun lambat laun, uang yang kita simpan baik itu di celengan ayam maupun di bank tidak bertambah banyak. Bahkan kalau dinilai menjadi semakin sedikit. 

Nilai uang mengikuti berbagai faktor ekonomi yang menyebabkannya menjadi naik atau turun. Namun kebanyakan nilai uang menjadi semakin sedikit dikarenakan adanya inflasi terutama di Indonesia. Seandainya kita memiliki uang dan akan mengumpulkannya untuk membeli rumah. Uang tersebut kita taruh di bank, dan jika kita menabung sejak tahun 2000 dan dikumpulkan hingga sekarang mungkin tidak akan mampu mengejar harga rumah yang semakin tinggi. Itulah mengapa peluang tersebut dijadikan ladang bisnis bagi para bankir untuk memberi jasa kredit pemilikan rumah dengan bunga rendah. Tidak hanya rumah, investasi berupa aset tetap yang cenderung naik terus menerus nilainya seperti emas dan tanah selalu menarik perhatian banyak orang.

Pola pikir yang lama tersebut, membuat banyak orang indonesia lebih memilih menjadi investor konservatif yang cenderung memilih produk investasi berbasis perbankan seperti deposito berjangka dll yang dijual di sektor perbankan ataupun menjadi investor properti. Kebanyakan orang yang memiliki modal sedikit hanya menyimpan uangnya di bank dan lama-kelamaan uang tersebut akan habis dikurangi biaya administrasi bank, dan mungkin keperluan-keperluan lain yang tak terhindarkan. Padahal saat ini terdapat banyak produk investasi yang ditawarkan mulai dari ratusan ribu sehingga mahasiswa maupun buruh pabrik pun bisa menjadi investor pemula.

Namun demikian, jenis investasi semakin beragam dengan adanya produk-produk keuangan maupun derivatif (turunannya). Banyak website yang menyajikan tawaran investasi menggiurkan dengan modal sekian menjadi berlipat ganda. Namun, kita harus waspada terhadap jenis investasi yang ditawarkan. Sebaiknya pelajari dulu apa dan bagaimana investasi yang akan kita ikuti tersebut. Pelajari dan teliti dengan cermat produk yang ditawarkan. Maka mari belajar berinvestasi.

Published with Blogger-droid v2.0.4

Otoritas Jasa Keuangan dan Dewan Komisioner

Diberlakukannya Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan membawa dampak yang sangat signifikan di sektor keuangan. Baik terhadap regulator sektor keuangan, pelaku industri, keadaan ekonomi dan politik, juga masyarakat. Dalam peraturannya, Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini (Pasal 1). Konsekuensinya adalah regulator pada masing-masing sektor industri seperti perbankan, pasar modal, dana pensiun, asuransi dan lembaga keuangan non bank melakukan pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di bawah satu atap yaitu OJK.
Namun OJK juga menginginkan prinsip "checks and balances" tetap diwujudkan dalam organisasinya dengan adanya pemisahan yang jelas antara fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan. Pemisahan ini ditunjukkan dengan adanya Dewan Komisioner yang akan dibentuk paling lama 8 (delapan) bulan sejak diundangkan, yang diangkat dan ditetapkan oleh Presiden. Hal ini menunjukkan adanya campur tangan pemerintah dalam pembentukan OJK, yang secara kelembagaan, kedudukan OJK berada di luar pemerintah, yang berarti tidak menjadi bagian dari Pemerintah. Terlepas dari itu, kedudukan OJK sebagai lembaga independen tidak serta merta lepas dari perhatian pemerintah. Berbeda dengan lembaga independen lainnya, sektor keuangan tetap harus berhubungan secara langsung dengan pemerintah namun dalam pengambilan keputusan tetap harus dilakukan tanpa adanya intervensi politik dari pemerintah. Jika politik masuk dalam ranah sektor ekonomi, maka demokrasi (*saya bilang kurang berhasil di Indonesia) akan menjadi rusak dan menjadi anarki jika terlalu banyak kerusakan moral dalam menjalankan demokrasi tersebut. 
Kedudukan Dewan Komisioner yang beranggotakan 9 (sembilan) orang yang saat ini sedang diseleksi oleh pansel OJK (http://www.pansel.ojk.go.id/) akan menentukan akan dibawa kemana nasib satu lembaga independen yang di beberapa negara gagal ini. Profil calon Dewan Komisioner harus dilihat secara mendalam untuk mendapatkan Dewan Komisioner yang mengantar lembaga OJK menuju ekonomi indonesia yang lebih baik lagi. 
Perlu diperhatikan, pemilihan dewan komisioner ini yang nantinya akan dipilih DPR dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya nama-nama calon anggota dewan komisioner dari Presiden. Hal ini jangan sampai menimbulkan polemik antara DPR dan OJK seperti pemilihan Deputi Gubernur BI yang lalu. Integritas Dewan Komisioner. Diantara 87 nama calon Dewan Komisioner, saya harap dipilih profil terbaik di bidangnya untuk menjadi Dewan Komisioner. Karena Dewan Komisioner ini yang berperan penting sebagai ujung tombak OJK yang menentukan nasib lembaga ini kemudian.
Semoga berhasil..