Indonesian Capital Market Regulatory (Peraturan Pasar Modal)

Pengaturan pasar modal di Indonesia diatur dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM). Adapun peraturan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal. 

Pembentukan UUPM sendiri merujuk pada UUD 1945 dan ketentuan Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas.

Menurut Hart, kaidah hukum dapat dibagi atas :

1) Primary rules of obligation yaitu kaidah primer yang menentukan kelakuan subjek-subjek , dengan menyatakan apa yang harus dilakukan, apa yang dilarang.

2) Secondary rules of obligation yaitu kaidah sekunder yang memastikan syarat-syarat bagi berlakunya kaidah primer sehingga menampakkan sifat yuridis kaidah itu. 

Menurut teori sistem hukum dari Hart, aturan hukum pasar modal merupakan lex specialis derogate legi generali yang termasuk dalam rule of recognition. Sehingga aturan hukum yang diakui secara khusus di bidang pasar modal (lex specialis) sebagai suatu aturan yang berlaku adalah UUPM. Asas ini merupakan secondary rules yang mengatur pembatasan kewenangan Negara dalam melakukan tindakan represif atas suatu pelanggaran tentang perilaku khususnya di bidang Pasar Modal.

Undang-undang Pasar Modal terdiri dari 18 Bab yang terbagi atas:

1. BAB I Ketentuan Umum
2. BAB II Badan Pengawas Pasar Modal
3. BAB III Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
4. BAB IV Reksa Dana
5. BAB V Perusahaan Efek, Wakil Perusahaan Efek, dan Penasihat Investasi
6. BAB VI Lembaga Penunjang Pasar Modal
7. BAB VII Penyelesaian Transaksi Bursa dan Penitipan Kolektif
8. BAB VIII Profesi Penunjang Pasar Modal
9. BAB IX Emiten dan Perusahaan Publik
10. BAB X Pelaporan dan Keterbukaan Informasi
11. BAB XI Penipuan, Manipulasi Pasar, dan Perdagangan Orang Dalam
12. BAB XII Pemeriksaan
13. BAB XIII Penyidikan
14. BAB XIV Sanksi Administratif
15. BAB XV Ketentuan Pidana
16. BAB XVI Ketentuan Lain-Lain
17. BAB XVII Ketentuan Peralihan
18. BAB XVIII Ketentuan Penutup

 Adapun Peraturan Penunjangnya antara lain :

• Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal

• Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 1995 Tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal

• Dan 147 Peraturan Bapepam yang mengatur secara khusus terkait para pihak dan kegiatan di bidang Pasar Modal.

 Referensi: www.bapepam.go.id