Peraturan Fintech Pinjaman Online

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 77 /POJK.01/2016

TENTANG

LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : 

a. bahwa teknologi informasi telah digunakan untuk

mengembangkan industri keuangan yang dapat

mendorong tumbuhnya alternatif pembiayaan bagi

masyarakat;

b. bahwa dalam rangka mendukung pertumbuhan

lembaga jasa keuangan berbasis teknologi informasi

sehingga dapat lebih berkontribusi terhadap

perekonomian nasional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan

Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi;

Mengingat : 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas

Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5253);

OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : 

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG

LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS

TEKNOLOGI INFORMASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang

dimaksud dengan:

1. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat

OJK adalah lembaga yang independen, yang

mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan,

pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor

21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

2. Lembaga Jasa Keuangan Lainnya adalah pergadaian,

lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor

Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder

perumahan, dan lembaga yang menyelenggarakan

pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib,

meliputi penyelenggara program jaminan sosial,

pensiun, dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud

dalam peraturan perundang-undangan mengenai

pergadaian, penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor

Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder

perumahan, dan lembaga yang menyelenggarakan

pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, serta

lembaga jasa keuangan lain yang dinyatakan diawasi

oleh OJK berdasarkan peraturan perundangundangan.

3. Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi

Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa

keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman

dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan

perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah 

secara langsung melalui sistem elektronik dengan

menggunakan jaringan internet.

4. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan

prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan,

mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan,

menampilkan, mengumumkan, mengirimkan,

dan/atau menyebarkan informasi elektronik di bidang

layanan jasa keuangan.

5. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk

mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses,

mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan

informasi di bidang layanan jasa keuangan.

6. Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang

Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut

Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang

menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi

Informasi.

7. Penerima Pinjaman adalah orang dan/atau badan

hukum yang mempunyai utang karena perjanjian

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi

Informasi.

8. Pemberi Pinjaman adalah orang, badan hukum,

dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang

karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang

Berbasis Teknologi Informasi.

9. Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis

Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Pengguna

adalah Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman yang

menggunakan Layanan Pinjam Meminjam Uang

Berbasis Teknologi Informasi.

10. Direksi:

a. bagi Penyelenggara yang berbentuk badan hukum

perseroan terbatas adalah direksi sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; atau

b. bagi Penyelenggara yang berbentuk badan hukum

koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992

tentang Perkoperasian.

11. Komisaris:

a. bagi Penyelenggara yang berbentuk badan hukum

perseroan terbatas adalah komisaris sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; atau

b. bagi Penyelenggara yang berbentuk badan hukum

koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992

tentang Perkoperasian.

12. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik

yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau

disimpan dalam bentuk analog, digital,

elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat

dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui

komputer atau Sistem Elektronik termasuk tetapi tidak

terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan,

foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses,

simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti

atau dapat dipahami oleh orang yang mampu

memahaminya sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik.

13. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat

elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan

identitas yang menunjukkan status subjek hukum para

pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh

penyelenggara sertifikasi elektronik sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

14. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan

hukum yang berfungsi sebagai pihak yang memberikan

dan mengaudit Sertifikat Elektronik yang terdaftar di

OJK.

15. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang

terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan,

terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik

lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan

autentikasi sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik.

BAB II

PENYELENGGARA LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG

BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

Bagian Kesatu

Bentuk Badan Hukum, Kepemilikan, dan Permodalan

Pasal 2

(1) Penyelenggara dinyatakan sebagai Lembaga Jasa

Keuangan Lainnya.

(2) Badan hukum Penyelenggara berbentuk:

a. perseroan terbatas; atau

b. koperasi.

Pasal 3

(1) Penyelenggara berbentuk badan hukum perseroan

terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)

huruf a, dapat didirikan dan dimiliki oleh:

a. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum

Indonesia; dan/atau

b. warga negara asing dan/atau badan hukum asing.

(2) Kepemilikan saham Penyelenggara oleh warga negara

asing dan/atau badan hukum asing sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b, baik secara langsung

maupun tidak langsung paling banyak 85% (delapan

puluh lima persen).

Pasal 4

(1) Penyelenggara berbentuk badan hukum perseroan

terbatas wajib memiliki modal disetor paling sedikit

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pada saat

pendaftaran.

(2) Penyelenggara berbentuk badan hukum koperasi wajib

memiliki modal sendiri paling sedikit

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pada saat

pendaftaran.

(3) Penyelenggara wajib memiliki modal disetor

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau modal

sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling

sedikit Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta

rupiah) pada saat mengajukan permohonan perizinan.

Bagian Kedua

Kegiatan Usaha

Pasal 5

(1) Penyelenggara menyediakan, mengelola, dan

mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang

Berbasis Teknologi Informasi dari pihak Pemberi

Pinjaman kepada pihak Penerima Pinjaman yang

sumber dananya berasal dari pihak Pemberi Pinjaman.

(2) Penyelenggara dapat bekerja sama dengan

penyelenggara layanan jasa keuangan berbasis

teknologi informasi sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Batasan Pemberian Pinjaman Dana

Pasal 6

(1) Penyelenggara wajib memenuhi ketentuan batas

maksimum total pemberian pinjaman dana kepada

setiap Penerima Pinjaman.

(2) Batas maksimum total pemberian pinjaman dana

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(3) OJK dapat melakukan peninjauan kembali atas batas

maksimum total pemberian pinjaman dana

sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Keempat

Pendaftaran dan Perizinan

Pasal 7

Penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan

kepada OJK.

Paragraf 1

Pendaftaran

Pasal 8

(1) Penyelenggara yang akan melakukan kegiatan Layanan

Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

mengajukan permohonan pendaftaran kepada OJK.

(2) Penyelenggara yang telah melakukan kegiatan Layanan

Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

sebelum peraturan OJK ini diundangkan, harus

mengajukan permohonan pendaftaran kepada OJK

paling lambat 6 (enam) bulan setelah peraturan OJK ini

berlaku.

(3) Permohonan pendaftaran oleh Penyelenggara

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),

disampaikan oleh Direksi kepada Kepala Eksekutif

Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga

Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya

dengan menggunakan Formulir 1 sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari peraturan OJK ini, dan

dilampiri dengan dokumen yang paling sedikit memuat:

a. akta pendirian badan hukum termasuk anggaran

dasar berikut perubahannya (jika ada) yang telah

disahkan/disetujui oleh instansi yang berwenang

atau diberitahukan kepada instansi yang

berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

b. bukti identitas diri dan daftar riwayat hidup yang

dilengkapi dengan pas foto berwarna yang terbaru

berukuran 4x6 cm dari:

1. pemegang saham yang memiliki saham paling

sedikit 20% (dua puluh persen);

2. anggota Direksi; dan

3. anggota Komisaris;

c. fotokopi nomor pokok wajib pajak badan;

d. surat keterangan domisili Penyelenggara dari

instansi yang berwenang;

e. bukti kesiapan operasional kegiatan usaha berupa

dokumen terkait Sistem Elektronik yang

digunakan Penyelenggara dan data kegiatan

operasional.

f. bukti pemenuhan syarat permodalan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) atau Pasal 4 ayat

(2);

g. surat pernyataan rencana penyelesaian terkait hak

dan kewajiban Pengguna dalam hal perizinan

Penyelenggara tidak disetujui oleh OJK.

(4) Persetujuan atas permohonan pendaftaran dilakukan

dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja

sejak diterimanya dokumen permohonan pendaftaran

sesuai dengan persyaratan dalam peraturan OJK ini.

(5) OJK menetapkan persetujuan pendaftaran

Penyelenggara dengan memberikan surat tanda bukti

terdaftar.

Pasal 9

(1) Penyelenggara yang telah terdaftar wajib

menyampaikan laporan secara berkala setiap 3 (tiga) 

bulan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31

Maret, 30 Juni, 30 September, dan 31 Desember

kepada OJK dengan informasi yang paling sedikit

memuat:

a. jumlah Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman;

b. kualitas pinjaman yang diterima oleh Penerima

Pinjaman berikut dasar penilaian kualitas

pinjaman; dan

c. kegiatan yang telah dilakukan setelah terdaftar di

OJK.

(2) Laporan berkala setiap 3 (tiga) bulan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada OJK

paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak

jatuh tempo tanggal pelaporan.

Pasal 10

(1) Penyelenggara yang telah terdaftar di OJK, wajib

mengajukan permohonan izin sebagai Penyelenggara

dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak

tanggal terdaftar di OJK.

(2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) telah berakhir, Penyelenggara yang telah

mendapatkan surat tanda bukti terdaftar dan tidak

menyampaikan permohonan perizinan atau tidak

memenuhi persyaratan perizinan, surat tanda bukti

terdaftar Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8 ayat (5) dinyatakan batal.

(3) Penyelenggara yang surat tanda bukti terdaftarnya

dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

tidak dapat lagi menyampaikan permohonan

pendaftaran kepada OJK.

(4) Penyelenggara yang surat tanda bukti terdaftarnya

dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

harus menyelesaikan hak dan kewajiban Pengguna

sesuai dalam surat pernyataan rencana penyelesaian.

(5) Penyelenggara yang masih terdaftar dan menyatakan

tidak mampu meneruskan kegiatan operasionalnya, 

harus mengajukan permohonan kepada OJK disertai

dengan alasan ketidakmampuan, dan rencana

penyelesaian hak dan kewajiban Pengguna.

Paragraf 2

Perizinan

Pasal 11

(1) Permohonan perizinan Penyelenggara sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) disampaikan oleh

Direksi Penyelenggara kepada Kepala Eksekutif

Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga

Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya

dengan menggunakan Formulir 2 sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari peraturan OJK ini dan

dilampiri paling sedikit:

a. akta pendirian badan hukum termasuk anggaran

dasar berikut perubahannya (jika ada) yang telah

disahkan/disetujui oleh instansi yang berwenang

atau diberitahukan kepada instansi yang

berwenang, yang paling sedikit memuat:

1. nama dan tempat kedudukan;

2. kegiatan usaha sebagai Perusahaan Layanan

Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi

Informasi;

3. permodalan;

4. kepemilikan;

5. wewenang, tanggung jawab, masa jabatan

Direksi, dan Komisaris; dan

6. perubahan anggaran dasar terakhir (jika ada)

disertai dengan bukti pengesahan,

persetujuan dan/atau surat penerimaan

pemberitahuan dari instansi berwenang;

b. daftar kepemilikan, berupa:

1. daftar pemegang saham berikut rincian

besarnya masing-masing kepemilikan saham 

bagi Penyelenggara berbentuk badan hukum

perseroan terbatas; atau

2. daftar anggota berikut jumlah simpanan

pokok dan simpanan wajib bagi

Penyelenggara berbentuk badan hukum

koperasi;

c. data pemegang saham:

1. bagi orang perseorangan, dilampiri dengan:

a) fotokopi tanda pengenal berupa kartu

tanda penduduk yang masih berlaku

atau paspor bagi warga negara asing;

b) fotokopi nomor pokok wajib pajak;

c) daftar riwayat hidup dengan dilengkapi

pas foto berwarna yang terbaru

berukuran 4x6 cm; dan

d) surat pernyataan bermeterai yang

menyatakan:

1) setoran modal Penyelenggara tidak

berasal dari pinjaman;

2) setoran modal Penyelenggara tidak

berasal dari kegiatan pencucian

uang (money laundering) dan

kejahatan keuangan;

3) tidak tercatat dalam daftar kredit

macet;

4) tidak pernah dihukum karena

melakukan tindak pidana di bidang

usaha jasa keuangan dan/atau

perekonomian berdasarkan

putusan pengadilan yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap

dalam 5 (lima) tahun terakhir;

5) tidak pernah dihukum karena

melakukan tindak pidana kejahatan

berdasarkan putusan pengadilan

yang telah mempunyai kekuatan 

hukum tetap dalam 5 (lima) tahun

terakhir;

6) tidak pernah dinyatakan pailit atau

bersalah yang menyebabkan suatu

perseroan/perusahaan dinyatakan

pailit berdasarkan keputusan

pengadilan yang telah mempunyai

kekuatan hukum tetap dalam 5

(lima) tahun terakhir; dan

7) tidak pernah menjadi pemegang

saham pengendali, anggota direksi,

atau anggota dewan komisaris,

pada perusahaan jasa keuangan

yang dicabut izin usahanya karena

melakukan pelanggaran dalam 5

(lima) tahun terakhir;

2. bagi badan hukum, dilampiri dengan:

a) akta pendirian badan hukum termasuk

anggaran dasar berikut perubahan yang

terakhir (jika ada), disertai dengan bukti

pengesahan, persetujuan, atau

pencatatan dari instansi berwenang;

b) surat pernyataan direksi atau yang

setara yang menyatakan bahwa:

1) setoran modal Penyelenggara tidak

berasal dari pinjaman;

2) setoran modal Penyelenggara tidak

berasal dari kegiatan pencucian

uang (money laundering) dan

kejahatan keuangan; dan

3) tidak tercatat dalam daftar kredit

macet;

3. bagi pemerintah pusat, dilampiri dengan

peraturan pemerintah mengenai penyertaan

modal Negara untuk pendirian perusahaan;

4. bagi pemerintah daerah, dilampiri dengan

peraturan daerah mengenai penyertaan

modal daerah untuk pendirian perusahaan;

d. data Direksi dan Komisaris:

1. fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda

penduduk yang masih berlaku atau paspor

bagi warga negara asing;

2. daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas

foto berwarna yang terbaru berukuran 4x6

cm;

3. fotokopi nomor pokok wajib pajak; dan

4. surat pernyataan bermeterai dari masingmasing anggota Direksi, dan Komisaris yang

menyatakan:

a) tidak tercatat dalam daftar kredit macet;

b) tidak pernah dihukum karena

melakukan tindak pidana di bidang jasa

keuangan dan/atau perekonomian

berdasarkan putusan pengadilan yang

telah mempunyai kekuatan hukum tetap

dalam 5 (lima) tahun terakhir;

c) tidak pernah dihukum karena

melakukan tindak pidana kejahatan

berdasarkan putusan pengadilan yang

telah mempunyai kekuatan hukum tetap

dalam 5 (lima) tahun terakhir;

d) tidak pernah dinyatakan pailit atau

dinyatakan bersalah menyebabkan

suatu badan usaha dinyatakan pailit

berdasarkan putusan pengadilan yang

mempunyai kekuatan hukum tetap

dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan

e) tidak pernah menjadi pemegang saham,

direksi, komisaris pada perusahaan jasa

keuangan yang dicabut izin usahanya

karena melakukan pelanggaran dalam 5

(lima) tahun terakhir;

e. fotokopi bukti pemenuhan permodalan yang

dilegalisasi dan masih berlaku selama proses

permohonan perizinan atas nama pada salah satu

bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha

secara konvensional dan/atau berdasarkan

prinsip syariah yang berbadan hukum Indonesia;

f. struktur organisasi Penyelenggara;

g. pedoman/standar prosedur operasional terkait

penerapan program anti pencucian uang dan

pencegahan pendanaan terorisme;

h. rencana kerja untuk 1 (satu) tahun pertama yang

paling sedikit memuat:

1. gambaran mengenai kegiatan usaha yang

akan dilakukan;

2. target dan langkah-langkah yang dilakukan

untuk mewujudkan target dimaksud; dan

3. proyeksi laporan keuangan untuk 1 (satu)

tahun ke depan;

i. bukti kesiapan operasional berupa:

1. bukti kepemilikan atau penguasaan gedung

dan ruangan kantor atau unit layanan

(outlet), berupa fotokopi sertifikat hak milik,

hak guna bangunan, atau hak pakai atas

nama Penyelenggara, atau perjanjian sewa

gedung/ruangan; dan

2. daftar inventaris dan peralatan kantor;

j. fotokopi nomor pokok wajib pajak atas nama

Penyelenggara;

k. surat pernyataan rencana penyelesaian terkait hak

dan kewajiban Pengguna dalam hal Penyelenggara

tidak dapat meneruskan kegiatan operasional

sistem elektronik Layanan Pinjam Meminjam Uang

Berbasis Teknologi Informasi; dan

l. bukti pelunasan biaya perizinan.

(2) OJK melakukan penelaahan atas permohonan

perizinan yang disampaikan oleh Penyelenggara.

(3) OJK memberikan persetujuan atau penolakan atas

permohonan perizinan paling lama 20 (dua puluh) hari

kerja sejak diterimanya dokumen permohonan

perizinan sesuai dengan persyaratan dalam peraturan

OJK ini.

(4) Permohonan perizinan otomatis berlaku apabila jangka

waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

terlampaui.

Bagian Kelima

Perubahan Kepemilikan

Pasal 12

Perubahan kepemilikan Penyelenggara harus terlebih

dahulu mendapatkan persetujuan dari OJK.

Bagian Keenam

Pencabutan Izin Atas Permohonan Sendiri

Pasal 13

(1) Penyelenggara yang memperoleh izin dan menyatakan

tidak mampu meneruskan kegiatan operasionalnya,

harus mengajukan permohonan kepada OJK disertai

dengan alasan ketidakmampuan, dan rencana

penyelesaian hak dan kewajiban Pengguna.

(2) OJK mencabut izin Penyelenggara paling lambat 20

(dua puluh) hari kerja sejak tanggal permohonan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketujuh

Kualifikasi Sumber Daya Manusia

Pasal 14

(1) Penyelenggara wajib memiliki sumber daya manusia

yang memiliki keahlian dan/atau latar belakang di

bidang teknologi informasi.

(2) Penyelenggara wajib memiliki paling sedikit 1 (satu)

orang anggota Direksi dan 1 (satu) orang anggota 

Komisaris yang berpengalaman paling sedikit 1 (satu)

tahun di industri jasa keuangan.

(3) Penyelenggara harus meningkatkan kualitas sumber

daya manusia melalui kegiatan pendidikan dan

pelatihan yang mendukung pengembangan Layanan

Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

BAB III

PENGGUNA JASA LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG

BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

Bagian Kesatu

Penerima Pinjaman

Pasal 15

(1) Penerima Pinjaman harus berasal dan berdomisili di

wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(2) Penerima Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) terdiri dari:

a. orang perseorangan warga negara Indonesia; atau

b. badan hukum Indonesia.

Bagian Kedua

Pemberi Pinjaman

Pasal 16

(1) Pemberi Pinjaman dapat berasal dari dalam dan/atau

luar negeri.

(2) Pemberi Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri dari:

a. orang perseorangan warga negara Indonesia;

b. orang perseorangan warga negara asing;

c. badan hukum Indonesia/asing;

d. badan usaha Indonesia/asing; dan/atau

e. lembaga internasional.

Pasal 17

(1) Penyelenggara memberikan masukan atas suku bunga

yang ditawarkan oleh Pemberi Pinjaman dan Penerima

Pinjaman dengan mempertimbangkan kewajaran dan

perkembangan perekonomian nasional.

(2) Dalam hal Penerima Pinjaman menerima pinjaman dari

luar negeri, penyelenggaraan Layanan Pinjam

Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi tunduk

pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PERJANJIAN LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG

BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

Pasal 18

Perjanjian pelaksanaan Layanan Pinjam Meminjam Uang

Berbasis Teknologi Informasi meliputi:

a. perjanjian antara Penyelenggara dengan Pemberi

Pinjaman; dan

b. perjanjian antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima

Pinjaman.

Bagian Kesatu

Perjanjian Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang

Berbasis Teknologi Informasi dengan Pemberi Pinjaman

Pasal 19

(1) Perjanjian penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam

Uang Berbasis Teknologi Informasi antara

Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman dituangkan

dalam Dokumen Elektronik.

(2) Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada

pada ayat (1) wajib paling sedikit memuat:

a. nomor perjanjian;

b. tanggal perjanjian;

c. identitas para pihak;

d. ketentuan mengenai hak dan kewajiban para

pihak;

e. jumlah pinjaman;

f. suku bunga pinjaman;

g. besarnya komisi;

h. jangka waktu;

i. rincian biaya terkait;

j. ketentuan mengenai denda (jika ada);

k. mekanisme penyelesaian sengketa; dan

l. mekanisme penyelesaian dalam hal Penyelenggara

tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya.

(3) Penyelenggara wajib menyediakan akses informasi

kepada Pemberi Pinjaman atas penggunaan dananya.

(4) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

tidak termasuk informasi terkait identitas Penerima

Pinjaman.

(5) Informasi penggunaan dana sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) paling sedikit memuat:

a. jumlah dana yang dipinjamkan kepada Penerima

Pinjaman;

b. tujuan pemanfaatan dana oleh Penerima

Pinjaman;

c. besaran bunga pinjaman; dan

d. jangka waktu pinjaman.

Bagian Kedua

Perjanjian Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman

Pasal 20

(1) Perjanjian pemberian pinjaman antara Pemberi

Pinjaman dengan Penerima Pinjaman dituangkan

dalam Dokumen Elektronik.

(2) Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) wajib paling sedikit memuat:

a. nomor perjanjian;

b. tanggal perjanjian;

c. identitas para pihak;

d. ketentuan mengenai hak dan kewajiban para

pihak;

e. jumlah pinjaman;

f. suku bunga pinjaman;

g. nilai angsuran;

h. jangka waktu;

i. objek jaminan (jika ada);

j. rincian biaya terkait;

k. ketentuan mengenai denda (jika ada); dan

l. mekanisme penyelesaian sengketa.

(3) Penyelenggara wajib menyediakan akses informasi

kepada Penerima Pinjaman atas posisi pinjaman yang

diterima.

(4) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

tidak termasuk informasi terkait identitas Pemberi

Pinjaman.

BAB V

MITIGASI RISIKO

Pasal 21

Penyelenggara dan Pengguna harus melakukan mitigasi

risiko.

Pasal 22

Penyelenggara dapat menjadi anggota sistem layanan

informasi keuangan OJK atau sistem layanan informasi

lainnya yang terdaftar di OJK dengan memenuhi

persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 23

Penyelenggara dapat bekerjasama dan melakukan

pertukaran data dengan penyelenggara layanan pendukung

berbasis teknologi informasi dalam rangka peningkatan

kualitas Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis

Teknologi Informasi.

Pasal 24

(1) Penyelenggara wajib menggunakan escrow account dan

virtual account dalam rangka Layanan Pinjam

Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

(2) Penyelenggara wajib menyediakan virtual account bagi

setiap Pemberi Pinjaman.

(3) Dalam rangka pelunasan pinjaman, Penerima Pinjaman

melakukan pembayaran melalui escrow account

Penyelenggara untuk diteruskan ke virtual account

Pemberi Pinjaman.

BAB VI

TATA KELOLA SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI

PENYELENGGARAAN LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG

BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

Bagian Kesatu

Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana

Pasal 25

(1) Penyelenggara wajib menggunakan pusat data dan

pusat pemulihan bencana.

(2) Pusat data dan pusat pemulihan bencana sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) wajib ditempatkan di

Indonesia.

(3) Penyelenggara wajib memenuhi standar minimum

sistem teknologi informasi, pengelolaan risiko teknologi

informasi, pengamanan teknologi informasi, ketahanan

terhadap gangguan dan kegagalan sistem, serta alih

kelola sistem teknologi informasi.

Bagian Kedua

Kerahasiaan Data

Pasal 26

Penyelenggara wajib:

a. menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan

data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang

dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut

dimusnahkan;

b. memastikan tersedianya proses autentikasi, verifikasi,

dan validasi yang mendukung kenirsangkalan dalam

mengakses, memproses, dan mengeksekusi data

pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang

dikelolanya;

c. menjamin bahwa perolehan, penggunaan,

pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi, data

transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh

Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data

pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali

ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundangundangan;

d. menyediakan media komunikasi lain selain Sistem

Elektronik Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis

Teknologi Informasi untuk memastikan kelangsungan

layanan nasabah yang dapat berupa surat elektronik,

call center, atau media komunikasi lainnya; dan

e. memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data

pribadi, data transaksi, dan data keuangan tersebut

jika terjadi kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan

data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang

dikelolanya.

Bagian Ketiga

Rekam Jejak Audit

Pasal 27

(1) Penyelenggara wajib menyediakan rekam jejak audit

terhadap seluruh kegiatannya di dalam Sistem

Elektronik Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis

Teknologi Informasi.

(2) Penyelenggara wajib memastikan bahwa perangkat

sistem Teknologi Informasi yang dipergunakan

mendukung penyediaan rekam jejak audit.

(3) Rekam jejak audit sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) digunakan untuk keperluan pengawasan,

penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi,

pengujian, dan pemeriksaan lainnya.

Bagian Keempat

Sistem Pengamanan

Pasal 28

(1) Penyelenggara wajib melakukan pengamanan terhadap

komponen sistem teknologi informasi dengan memiliki

dan menjalankan prosedur dan sarana untuk

pengamanan Layanan Pinjam Meminjam Uang

Berbasis Teknologi Informasi dalam menghindari

gangguan, kegagalan, dan kerugian.

(2) Penyelenggara wajib menyediakan sistem pengamanan

yang mencakup prosedur, sistem pencegahan, dan

penanggulangan terhadap ancaman dan serangan

yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan

kerugian.

(3) Penyelenggara wajib ikut serta dalam pengelolaan

celah keamanan teknologi informasi dalam

mendukung keamanan informasi di dalam industri

layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi.

(4) Penyelenggara wajib menampilkan kembali Dokumen

Elektronik secara utuh sesuai dengan format dan masa

retensi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

BAB VII

EDUKASI DAN PERLINDUNGAN PENGGUNA LAYANAN

PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI

INFORMASI

Pasal 29

Penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar dari

perlindungan Pengguna yaitu:

a. transparansi;

b. perlakuan yang adil;

c. keandalan;

d. kerahasiaan dan keamanan data; dan

e. penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana,

cepat, dan biaya terjangkau.

Pasal 30

(1) Penyelenggara wajib menyediakan dan/atau

menyampaikan informasi terkini mengenai Layanan

Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan.

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dituangkan dalam dokumen atau sarana lain yang

dapat digunakan sebagai alat bukti.

Pasal 31

(1) Penyelenggara wajib menyampaikan informasi kepada

Pengguna tentang penerimaan, penundaan, atau

penolakan permohonan Layanan Pinjam Meminjam

Uang Berbasis Teknologi Informasi.

(2) Dalam hal Penyelenggara menyampaikan informasi

penundaan atau penolakan permohonan layanan jasa

keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Penyelenggara wajib menyampaikan alasan

penundaan atau penolakannya kecuali diatur lain oleh

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

(1) Penyelenggara wajib menggunakan istilah, frasa,

dan/atau kalimat yang sederhana dalam bahasa

Indonesia yang mudah dibaca dan dimengerti oleh

Pengguna dalam setiap Dokumen Elektronik.

(2) Bahasa Indonesia dalam dokumen sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat disandingkan dengan

bahasa lain jika diperlukan.

Pasal 33

Penyelenggara mendukung pelaksanaan kegiatan dalam

rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan.

Pasal 34

Penyelenggara wajib memperhatikan kesesuaian antara

kebutuhan dan kemampuan Pengguna dengan layanan

yang ditawarkan kepada Pengguna.

Pasal 35

Penyelenggara wajib mencantumkan dan/atau

menyebutkan dalam setiap penawaran atau promosi

layanan yang terdiri atas:

a. nama dan/atau logo Penyelenggara; dan

b. pernyataan bahwa Penyelenggara terdaftar dan diawasi

oleh OJK.

Pasal 36

(1) Dalam hal Penyelenggara menggunakan perjanjian

baku, perjanjian baku tersebut wajib disusun sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

yang digunakan oleh Penyelenggara dilarang:

a. menyatakan pengalihan tanggung jawab atau

kewajiban Penyelenggara kepada Pengguna; dan

b. menyatakan bahwa Pengguna tunduk pada

peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau

perubahan yang dibuat secara sepihak oleh 

Penyelenggara dalam periode Pengguna

memanfaatkan layanan.

Pasal 37

Penyelenggara wajib bertanggung jawab atas kerugian

Pengguna yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian,

Direksi, dan/atau pegawai Penyelenggara.

Pasal 38

Penyelenggara wajib memiliki standar prosedur operasional

dalam melayani Pengguna yang dimuat dalam Dokumen

Elektronik.

Pasal 39

(1) Penyelenggara dilarang dengan cara apapun,

memberikan data dan/atau informasi mengenai

Pengguna kepada pihak ketiga.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dikecualikan dalam hal:

a. Pengguna memberikan persetujuan secara

elektronik; dan/atau

b. diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundangundangan.

(3) Pembatalan atau perubahan sebagian persetujuan atas

pengungkapan data dan/atau informasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan secara

elektronik oleh Pengguna dalam bentuk Dokumen

Elektronik.

Pasal 40

Penyelenggara wajib melaporkan secara elektronik setiap

bulan dalam hal terdapat pengaduan Pengguna disertai

dengan tindak lanjut penyelesaian pengaduan dimaksud

kepada OJK.

BAB VIII

TANDA TANGAN ELEKTRONIK

Pasal 41

(1) Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18

dilaksanakan dengan menggunakan tanda tangan

elektronik.

(2) Perjanjian selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

yang disusun dalam rangka penyelenggaraan Layanan

Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

dapat menggunakan tanda tangan elektronik.

(3) Penggunaan tanda tangan elektronik sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai tanda tangan

elektronik.

BAB IX

PRINSIP DAN TEKNIS PENGENALAN NASABAH

Pasal 42

Penyelenggara wajib menerapkan program anti pencucian

uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa

keuangan terhadap Pengguna sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan mengenai penerapan

program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan

terorisme.

BAB X

LARANGAN

Pasal 43

Dalam menjalankan kegiatan usaha, Penyelenggara

dilarang:

a. melakukan kegiatan usaha selain kegiatan usaha

Penyelenggara yang diatur dalam peraturan OJK ini;

b. bertindak sebagai Pemberi Pinjaman atau Penerima

Pinjaman;

c. memberikan jaminan dalam segala bentuknya atas

pemenuhan kewajiban pihak lain;

d. menerbitkan surat utang;

e. memberikan rekomendasi kepada Pengguna;

f. mempublikasikan informasi yang fiktif dan/atau

menyesatkan;

g. melakukan penawaran layanan kepada Pengguna

dan/atau masyarakat melalui sarana komunikasi

pribadi tanpa persetujuan Pengguna; dan

h. mengenakan biaya apapun kepada Pengguna atas

pengajuan pengaduan.

BAB XI

LAPORAN BERKALA

Pasal 44

Penyelenggara yang telah memperoleh izin, wajib

menyampaikan laporan berkala secara elektronik kepada

OJK, yaitu:

a. laporan bulanan; dan

b. laporan tahunan.

Pasal 45

(1) Laporan bulanan Penyelenggara wajib paling sedikit

memuat:

a. laporan kinerja keuangan Penyelenggara Layanan

Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi

Informasi yang disampaikan dalam bentuk

dokumen fisik dan Dokumen Elektronik;

b. laporan kinerja penyelenggaraan Layanan Pinjam

Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

dalam bentuk dokumen fisik dan Dokumen

Elektronik;

c. Dokumen Elektronik dalam format database

dengan struktur elemen database Layanan Pinjam

Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi; dan

d. pengaduan Pengguna disertai dengan tindak

lanjut penyelesaian pengaduan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 40;

sesuai Formulir 3 sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari peraturan OJK ini.

(2) Dalam hal diperlukan, OJK dapat meminta informasi

dan/atau data tambahan kepada Penyelenggara.

(3) Laporan bulanan disampaikan dalam bentuk dokumen

fisik dan dokumen elektronik.

(4) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

disampaikan kepada Kepala Eksekutif Pengawas

Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan,

dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya paling lambat 10

(sepuluh) hari kerja pada bulan berikutnya.

(5) Penyampaian informasi laporan bulanan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf d ditembuskan pada

anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan

Perlindungan Konsumen.

Pasal 46

(1) Penyelenggara wajib menyampaikan laporan tahunan

kepada OJK untuk periode pelaporan 1 Januari sampai

31 Desember.

(2) Laporan tahunan terdiri dari:

a. laporan keuangan; dan

b. laporan kegiatan penyelenggaraan Layanan Pinjam

Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi;

sesuai Formulir 4 sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari peraturan OJK ini.

(3) Dalam hal diperlukan, OJK dapat meminta informasi

dan/atau data tambahan kepada Penyelenggara.

(4) Laporan tahunan disampaikan dalam bentuk dokumen

fisik dan dokumen elektronik.

(5) Laporan tahunan sebagaimana ayat (4) disampaikan

kepada Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian,

Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga

Jasa Keuangan Lainnya paling lambat 20 (dua puluh)

hari kerja setelah periode pelaporan berakhir.

BAB XII

SANKSI

Pasal 47

(1) Atas pelanggaran kewajiban dan larangan dalam

peraturan OJK ini, OJK berwenang mengenakan sanksi

administratif terhadap Penyelenggara berupa:

a. peringatan tertulis;

b. denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah

uang tertentu;

c. pembatasan kegiatan usaha; dan

d. pencabutan izin.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b sampai dengan huruf d, dapat dikenakan

dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi

administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a.

(3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara

tersendiri atau secara bersama-sama dengan

pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf c dan huruf d.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN

Pasal 48

Penyelenggara wajib terdaftar sebagai anggota asosiasi yang

telah ditunjuk oleh OJK.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

Pelaksanaan kerja sama antara Penyelenggara dengan

penyelenggara layanan pendukung berbasis teknologi

informasi yang terdaftar di OJK sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 23 mulai berlaku 2 (dua) tahun sejak Peraturan

OJK ini diundangkan.

Pasal 50

Pada saat peraturan OJK ini berlaku, perjanjian Layanan

Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang

masih berlangsung dengan nilai pinjaman dana melebihi

batas maksimum total pemberian pinjaman dana

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, tetap dapat

dilanjutkan sampai dengan berakhirnya jangka waktu

perjanjian dimaksud.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai Layanan Pinjam Meminjam

Uang Berbasis Teknologi Informasi antara lain terkait

perubahan batas maksimum total pemberian pinjaman

dana, tata cara pemberian pinjaman, kerja sama antara

Penyelenggara dengan penyelenggara layanan pendukung

lainnya berbasis teknologi informasi, penempatan pusat

data dan standar minimum sistem teknologi informasi,

pengelolaan risiko teknologi informasi, pengamanan

teknologi informasi, ketahanan terhadap gangguan dan

kegagalan sistem serta alih kelola sistem teknologi

informasi, sistem keamanan, kerahasiaan data, kegagalan

sistem transaksi Penyelenggara, pengamanan sistem

teknologi informasi, pengelolaan celah keamanan teknologi 

informasi, retensi informasi dan/atau Dokumen Elektronik,

dan tata cara penggunaan Tanda Tangan Elektronik dalam

penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis

Teknologi Informasi, diatur dalam surat edaran OJK.

Pasal 52

Peraturan OJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan peraturan OJK ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 Desember 2016

KETUA DEWAN KOMISIONER

OTORITAS JASA KEUANGAN,

 ttd

 MULIAMAN D. HADAD

Diundangan di Jakarta

pada tanggal 29 Desember 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 324

Salinan sesuai dengan aslinya

Direktur Hukum 1

Departemen Hukum

ttd

Yuliana

5 Manfaat Digital Office Bagi OJK

Membayangkan digital office di masa depan. Akankah masih berdiri gedung-gedung menjulang menantang langit di ibukota jakarta. Kemacetan yang setiap hari menggelayuti jalanan ibukota. Peranan gojek sebagai startup yang mungkin akan berkurang karena semakin efektif dan efisien jam berangkat dan pulang kantor. Dokumen-dokumen yang tertata secara rapi di rak arsip menjadi minimalis tersimpan tak kasat mata di cloud-cloud server digital storage. Ruangan kantor bahkan mungkin hanya tempat persinggahan sementara bagi yang ada agenda rapat dengan stakeholder.

Digital office merupakan suatu lingkungan kerja dimana informasi disimpan dan diatur secara elektronik dan mudah diakses. Konsep digital office saat ini kebanyakan masih berupa pengaplikasian alur kerja yang semula konvensional menjadi digital. Bisa dinyatakan bahwa digital office adalah sebuah ruang kerja di dunia internet yang digunakan untuk menggantikan proses bisnis yang dilakukan di kantor konvensional yang tidak terkendala jarak. Dengan kata lain, sebuah pekerjaan bisa di distant dari jarak jauh.

Bila ditelaah lebih jauh, lima manfaat adanya digital office antara lain:

1) Memaksimalkan produktivitas, meminimalisir waktu pencarian

Dalam proses bisnis suatu organisasi tidak jarang menunjukkan seberapa banyak waktu dan biaya yang tidak produktif hanya untuk mencari dokumen.  Terdapat 31% responden berdasarkan sebuah survey di UK’s YouGov yang mengatakan bahwa jika mereka mencari suatu dokumen, akan menghabiskan waktu yang cukup menyita dalam keseharian.

Saat ini, OJK sedang dalam tahap menuju ke digital office. Melalui SISCA, setiap surat masuk telah tercatat di sistem. SISCA dapat mencari dokumen secara mudah ketika dilakukan pelacakan dokumen tersebut. Setiap surat keluar juga telah didokumentasikan secara elektronik. Dengan penyimpanan digital berarti dokumen yang terdaftar secara sistematis yang dapat dengan cepat dan mudah untuk ditemukan. Hal ini juga mendorong produktivitas dengan meminimalisir proses pencetakan, distribusi dan pengiriman dokumen.

Di salah satu departemen yang menangani masalah perijinan dan permintaan informasi, setiap hari datang ratusan surat permohonan ijin perpanjangan dari stakeholder. Bagian tata persuratan butuh waktu untuk mengklasifikasi permohonan tersebut dan mendistribusikan ke satuan kerja terkait. Biasanya untuk pendistribusian dokumen, diperlukan perjalanan sekian menit bahkan jam untuk para penata dokumen beralih dari satu lantai ke lantai lain atau dari satu gedung ke gedung lain. Ditambah dengan jangka waktu pemrosesan saat ini yang dikerjakan kurang dari lima hari kerja.

Dengan adanya digital office, proses persetujuan perizinan profesi yang membutuhkan waktu kurang lebih 5 hari kerja, dapat dilakukan efisiensi seperti saat kita membayar tagihan listrik. Selama tidak ada catatan hitam atas kegiatan yang dilakukan, perpanjangan bisa diverifikasi lebih cepat dan efisien. Dokumen yang harus dikirimkan secara manual, bisa dilakukan verifikasi instant pada saat mengunggah data ke dalam sistem. Apalagi jika terhubung dengan Nomor Induk Kependudukan yang terintegrasi dan penerapan digital signature. Pencarian riwayat perijinan dan perpanjangannya bisa dilakukan dalam waktu kurang dari satu jam.

Dengan adanya digital office, penyampaian dokumen/tugas ke end user hanya membutuhkan waktu dalam hitungan detik dan menit. Petugas tata persuratan hanya butuh memastikan dokumen telah delivered ke tujuan yang tepat. Undangan rapat ataupun surat penting segera bisa disampaikan secara cepat dan tepat. Tidak akan ada lagi surat atau undangan yang terlambat direspon karena telat diterima. Tepat dan cepat.

2) Kemudahan Penyimpanan

Kita menyadari bahwa organisasi yang tidak mempunyai ruangan penyimpanan data tersendiri akan cenderung menggunakan penyimpanan catatan penting di tempat yang tidak sesuai. Hal ini bisa berbahaya untuk dokumen yang bersifat rahasia. Penyimpanan digital menawarkan solusi yang lebih baik dan memungkinkan suatu organisasi untuk mengalokasikan ruang lebih untuk sumber daya yang lebih produktif.

Untuk menyimpan dokumen di OJK, butuh banyak ruang untuk menempatkan arsip penting dalam rak dan mengunci dengan rapat. Seluruh lorong dokumen telah penuh dan membutuhkan waktu lebih untuk menyortir dokumen mana saja yang sudah lewat masa berlakunya. Seringkali dokumen yang mengendap di rak arsip, telah melewati batas waktu penyimpanan sebuah dokumen. Hal ini seharusnya bisa diganti dengan dokumen baru yang mungkin lebih dibutuhkan. Pegawai juga membutuhkan effort untuk merapikan kembali dokumen mana yang sudah tidak diperlukan lagi. Berperang dengan debu dan kertas usang.

3) Mudah diakses

Penyimpanan digital berarti tidak ada lagi kegiatan mencari dokumen yang dibutuhkan dalam ruang file yang bisa menghabiskan waktu kira-kira sepuluh menit atau bahkan lebih. Penyimpanan catatan digital dapat mengatur siapa pengguna yang membutuhkan dan kemudahan akses mencari dokumen. Efisiensi waktu yang didapatkan akan meningkatkan produktivitas, dan bahkan bisa mengurangi kebutuhan staf. Setiap orang yang berkepentingan bisa mengakses digital office darimanapun dan kapanpun.

Penyimpanan catatan digital akan menjaga akses seluruh data secara mudah. Hal ini akan mempermudah melakukan pencarian riwayat pekerjaan secara lebih cepat dan tepat sesuai historical data sebelumnya.

4) Keamanan Data

Dokumen fisik bisa saja berada di tangan orang yang tidak berhak. Dengan mempunyai penyimpanan dokumen digital dalam sebuah server yang aman akan mengurangi resiko tersebut. Hal ini berarti hanya orang yang berwenang atas data tersebut yang dapat memiliki akses dokumen.

Menentukan akses ke dalam sebuah cloud digital office harus sesuai dengan user yang terdaftar. Risiko akan adanya pencurian data atau dokumen sangat mudah untuk ditelusuri. Setiap akses ke dokumen akan tercatat dalam log masuk atau log keluar dokumen tersebut. Bahkan untuk mengambil data atau dokumen melalui flashdisk haruslah user yang memang berkepentingan dan teregister dalam sistem.

Kelemahan penyimpanan menggunakan rak arsip adalah terletak pada juru kunci. Apabila juru kunci berpindah tugas, dan tidak ada pendelegasian mandat juru kunci, akses dokumen memang menjadi aman namun menjadi tidak bisa diakses. Solusinya adalah menghubungi juru kunci lama atau memanggil bagian logistik untuk meminta mengganti kunci lemari arsip tersebut. Perlu waktu dan tidak praktis.

5) Sumber Daya Manusia yang berkualitas

Kalau saat ini kita mengenal pegawai OJK diklasifikasikan menjadi pegawai organik dan PKWT, di masa depan dengan adanya digital office tidak tertutup kemungkinan profesional muda OJK adalah termasuk freelancer eksekutif yang bekerja sesuai dengan keahlian yang bersangkutan. Tidak terikat jam kerja penuh. Lowongan pekerjaan menjadi semakin fleksibel, karena kebutuhan akan Sumber Daya Manusia sesuai dengan besaran kebutuhan organisasi. Misalnya dalam sebuah organisasi diperlukan keahlian terkait analisis suatu data dari suatu jasa konsultan. OJK bisa mempekerjakan secara efektif dan efisien beberapa konsultan tanpa menambah biaya beban pegawai yang cukup besar.

Selain beberapa manfaat di atas, terdapat manfaat lain yang mungkin akan kita rasakan setelah digital office telah diaplikasikan secara paripurna dalam organisasi OJK ataupun organisasi bisnis dalam industri jasa keuangan. Akan banyak sumber daya manusia yang bisa digantikan dengan teknologi. Oleh karena itu, perlu menggunakan teknologi dengan bijak agar manusia merasakan manfaatnya, bukan dimanfaatkan teknologi. Dan tidak menutup kemungkinan adanya kelemahan dari penerapan digital office. Ingin tidak ingin, mau tidak mau, kita harus berhadapan dengan disruption technology yang semakin lama semakin menyebar dalam lingkaran kehidupan kita. 

x

Investasi Syariah Untuk Dana Pendidikan

Gambar diambil dari proteksikita.com

Sejak awal berumah tangga, salah satu impian saya adalah menjamin kebutuhan dana pendidikan anak untuk masa depannya. Dana pendidikan adalah salah satu komponen yang sangat penting dalam menentukan sekolah maupun universitas yang akan dituju nantinya. Agama islam sendiri begitu menekankan pentingnya pendidikan. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Al-Hakim, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

ما نحل والد ولده أفضل من أدب حسن

“Tiada suatu pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya selain pendidikan yang baik.” (HR. Al Hakim: 7679).

Selain itu, pendidikan yang diberikan kepada anak kita juga bisa menjadi amal jariyah bagi orang tua. Sebagaimana Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

“Apabila seorang telah meninggal dunia, maka seluruh amalnya terputus kecuali tiga, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak shalih yang mendo’akannya.” (HR. Muslim: 1631).

Memberikan pendidikan yang baik untuk anak merupakan kewajiban kita sebagai orang tua. Nilai-nilai yang dibawa sekolah dimana tempat anak kita menimba ilmu, pergaulan yang ada di dalam lingkungan sekolah, dan ilmu yang bagaimana yang akan dipelajari anak, akan mempengaruhi kecerdasan baik Emotional Quotient (EQ) maupun Intelligence Quotient (IQ). Islam sendiri menekankan pentingnya pendidikan, bahkan atas hal ini kita akan dimintai pertanggung jawaban oleh Allah SWT. Abdullah bin Umar radhiallahu ‘anhuma berkata,

أدب ابنك فإنك مسؤول عنه ما ذا أدبته وما ذا علمته وهو مسؤول عن برك وطواعيته لك

“Didiklah anakmu, karena sesungguhnya engkau akan dimintai pertanggungjawaban mengenai pendidikan dan pengajaran yang telah engkau berikan kepadanya. Dan dia juga akan ditanya mengenai kebaikan dirimu kepadanya serta ketaatannya kepada dirimu.”(Tuhfah al Maudud hal. 123).

Tumbuh dan berkembang di daerah yang jauh dari ibukota, jelas orang tua tidak mengenal apa itu investasi. Untuk ukuran orang awam, menabung saja merupakan suatu hal yang sangat istimewa. Hal itu berarti dia mampu menyisihkan sebagian gajinya ,selain untuk kebutuhan hidupnya, juga untuk persiapan masa depan. 

Seperti banyak anak-anak indonesia lainnya, sekolah yang ada di daerah kebanyakan adalah sekolah negeri. Sekolah negeri pada masa itu (tahun 1990an) belum banyak disubsidi oleh pemerintah seperti sekarang. SPP bulanan merupakan salah satu kewajiban yang harus dibayarkan orang tua murid agar anaknya bisa terus bersekolah. Saya sendiri bersekolah di sekolah negeri dari jenjang tingkat pendidikan dasar sampai universitas. Saya baru mengenal sekolah swasta yang bagus sejak kuliah di salah satu universitas di surabaya. Hal ini juga karena berkenalan dengan mahasiswa-mahasiswa yang berlatar belakang pendidikan yang beragam. Ternyata sekolah bukan hanya di sekolah negeri. Apalagi sejak saya mulai tinggal dan bekerja di ibukota negara Indonesia, Jakarta. Sekolah swasta sangat banyak dan beragam, mulai dari sekolah dengan basis kurikulum keagamaan, nasional, dan internasional, semuanya menawarkan cakrawala yang berbeda.

Dengan terbukanya pemahaman akan pentingnya pendidikan bagi masa depan, maka sangat penting untuk menentukan sejak awal, bagaimanakah kita sebagai orang tua mencetak pribadi-pribadi unggul melalui pendidikan yang berkualitas. Pendidikan berkualitas sendiri tidak harus diukur dengan biaya yang mahal. Namun menyiapkan bekal dana yang cukup untuk kebutuhan dana pendidikan adalah salah satu pilar penting dalam perekonomian keluarga. Dana pendidikan sendiri merupakan salah satu pos pengeluaran dalam keluarga yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Di masa sekarang, biaya pendidikan semakin lama semakin naik mengikuti laju inflasi. Apabila diasumsikan kenaikan inflasi sebesar 17% per tahun, biaya pendidikan untuk jenjang universitas yang saat ini berkisar antara 50-90 juta per tahun, bisa meningkat menjadi 720 jutaan (belum termasuk buku dan lainnya). Dengan demikian, saya harus mengumpulkan uang sebesar 1,2 miliar untuk membayar biaya sekolah sejak dari sekolah dasar sampai universitas.  Saya sampai menghitung kebutuhan biaya yang dibutuhkan ketika anak-anak mulai bersekolah (dengan catatan sekolah yang dipilih adalah sekolah yang ada di dalam negeri). Perkiraan ini bisa kita hitung dengan menggunakan rumus future value. Bisa dibayangkan sendiri, kalau kita hanya menabung di bank konvensional, berapa jumlah uang yang harus kita sisihkan untuk mencapai nilai 1,2 miliar tersebut. Sedangkan nilai tersebut hanya untuk jenjang pendidikan universitas, belum termasuk jenjang pendidikan sekolah dasar sampai menengah. Padahal perhitungan tersebut hanya untuk satu anak, bagaimana jika kita memiliki anak dua anak atau tiga anak bahkan mungkin lebih. Semakin tinggi tujuan pendidikan yang akan diraih, maka semakin besar pula kebutuhan biaya yang harus disiapkan.

Contoh Perhitungan Dana Pendidikan

Sejak saat itu, saya sering membaca artikel-artikel tentang menyiapkan dana pendidikan anak dari beberapa pakar keuangan, maupun beberapa website yang menyajikan informasi terkait dana pendidikan anak. Beberapa website bahkan menyediakan survei sederhana untuk mengetahui tipe investor yang bagaimanakah kita, apakah konservatif, moderat atau agresif. Penggolongan ini berdasarkan kepada tingkat keberanian maupun kehati-hatian dalam menempatkan dana. Selain itu, banyak tips seputar keuangan terkait dana pendidikan banyak juga saya dapatkan di website keuangan. Hal ini memperkaya pengetahuan tentang cara mengatur keuangan. Saya juga membaca literatur tentang bagaimana memulai investasi dan mulai memahami jenis-jenis instrumen yang biasa digunakan dalam berinvestasi mulai dari saham, reksadana, obligasi, dan lain lain.

Akhirnya saya memutuskan untuk menempatkan dana pada reksadana. Karena dengan bantuan manajer investasi, saya bisa menempatkan dana untuk tujuan keuangan yaitu dana pendidikan. Selain itu, manajer investasi tentunya memiliki pengalaman dan kemampuan tentang bagaimana mengatur dana kelolaannya. Saya mulai mencari beberapa perusahaan manager investasi. Ternyata ada banyak forum-forum yang membahas hal ini. Dari forum tersebut, kita bisa mengetahui bagaimana memilih perusahaan manajer investasi yang aman, saling berbagi informasi tentang produk pasar modal, dan lainnya.

Namun ada sedikit permasalahan yang kita hadapi sebagai seorang muslim. Beberapa jenis instrumen investasi konvensional tersebut kadang masih mencampur adukkan antara yang halal dan haram. Misalkan kita membeli saham dimana perusahaan tersebut adalah perusahaan minuman keras, tentunya hal ini tidak diperbolehkan karena secara tidak langsung kita ikut mendukung keberadaan perusahaan tersebut dan menyuburkan keberadaan minuman keras di masyarakat. Salah satu solusi untuk mendapatkan imbal hasil yang sesuai dan halal adalah berinvestasi pada instrumen investasi syariah. Saat ini sudah banyak instrumen investasi syariah seperti sukuk ritel, saham syariah, reksadana syariah, dan lain-lain. Dengan adanya instrumen investasi syariah akan lebih memberi ketentraman hati dan tidak melanggar prinsip ekonomi islam. Dan tentunya tujuan keuangan kita tetap tercapai dengan tetap mengindahkan nilai-nilai yang sesuai syariah. Saat ini sudah banyak perusahaan manajer investasi maupun perusahaan efek yang menawarkan reksadana mulai dari Rp 100.000,- saja. Begitu mudah dan murah untuk memulai investasi. Dengan investasi syariah, insya Allah tujuan keuangan kita tercapai dengan jalan yang halal dan berkah. Sekian, wassalam.